 |
| Rapat koordinasi Komisi D dengan OP Kesehatan yang dihadiri Ketua DPRD Sidoarjo, Usman.(foto : ist) |
Sidoarjo (Delta X News) – Sampai saat ini Pemkab Sidoarjo dinilai belum memiliki langkah kongkrit untuk benar-benar menangani pandemi Covid-19 baik dari hulu maupun hilirnya. Pernyatan itu muncul dalam Rapat Koordinasi yang digelar Komisi D dengan berbagai Organisasi Profesi (OP) Kesehatan di ruang rapat paripurna DPRD Sidoarjo, Jumat (06/08/2021) siang hingga sore tadi.
“Sampai sekarang kami belum melihat ada langkah kongkrit dalam masalah ini. Banyak warga Isoman yang meninggal dunia karena tidak dapat akses ke rumah sakit. Di pintu IGD saja sudah ada tulisan besar-besar ‘Tidak Terima Pasien’,” kata Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sidoarjo, Muhaimin.
Dan yang memprihatinkan, kejadian semacam itu juga menimpa para tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan dalam penanganan pandemi ini.
Menurutnya, seharusnya Pemkab yang menyelenggarakan acara seperti ini. “Dan forum seperti inilah yang kami tunggu-tunggu,” tandasnya dengan nada tinggi yang dibenarkan peserta rakor lainnya.
Pernyataan senada juga disampaikan Ketua IBI Sidoarjo, Sri Mei Winardiati. Dengan nada bergetar karena menahan tangis, ia katakan sudah banyak anggota yang kehilangan nyawa karena ditolak rumah sakit. Bahkan menurutnya ada bidang yang tengah mengandung anak kembar yang gugur.
“Kami sudah berusaha memberikan yang terbaik tanpa mendapatkan tambahan penghasilan. Apa iya kami juga harus menyerahkan nyawa. Tolong, kami hanya butuh akses itu. Kalau bisa berikan juga akses yang sama untuk para ibu hamil yang akan melahirkan,” harapnya.
Sedangkan Ketua IDI, dr. Edy memberikan solusi untuk penanganan covid ini dari hulu hingga ke hilirnya. Diantaranya menggelar lomba disiplin prokes tingkat desa yang nantinya diharapkan bisa merangsang warga desa untuk saling berkompetisi.
Ia juga menyarankan untuk lebih memasifkan tracing dan testing. “Alatnya murah koq, cuma Rp 40 ribu. Kalau belinya banyak, pasti harganya bisa turun lagi. Kalau PCR memang agak mahal, tapi Rapid Antigen saja sudah cukup,” katanya.
Selain itu, ia mendorong Pemkab Sidoarjo untuk membangun rumah sakit khusus infeksi agar bisa menampung semua pasien yang masuk. “Atau setidaknya covid centrelah seperti yang diusulkan sahabat saya dr Wiyono (anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Sidoarjo-red,” pungkasnya.
Menyikapi hal itu anggota Komisi D, Aditya Nindyatman, meminta forum rapat koordinasi (rakor) antara komisinya dengan para pimpinan Organisasi Profesi (OP) Kesehatan memberikan batasan waktu pada Pemkab untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut. “Saya minta forum ini memberikan ultimatum pada penguasa Sidoarjo agar merespon hasil pertemuan ini maksimal tiga hari ke depan,” tandasnya.
Tantangan itupun dijawab Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori yang menyatakan siap berada di garis terdepan untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung pada bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali. “Saya sendiri yang akan pimpin ke pendopo kalau persoalan penanggulangan Covid ini tidak segera ditindaklanjuti oleh Pemkab atau Gugus Tugas,” ucapnya tegas
Reporter : Jaludieko